• Senin, 8 Agustus 2022

Berikut Tiga Dasar Hukum Aturan Terbaru Kebijakan Dana BOS 2022

- Senin, 25 Juli 2022 | 16:20 WIB
Murid Sekolah Dasar Bermain Di Halaman Sekolah  (Hirpan Maulana)
Murid Sekolah Dasar Bermain Di Halaman Sekolah (Hirpan Maulana)

NTBPOS.com - Kebijakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) berdasarkan Permendikbud No 2/2022

Sebelumnya dana BOS Reguler adalah Perogram pemerintah pusat untuk menyediakan pendanaan Biaya operasional bagi sekolah yang bersumber dari dana alokasi khusus nonfisik.

Ada Tiga dasar hukum yang menjadi acuan Bos tahun 2022 itu. dikutip dari Chanel YouTube Ahsan Masyhur.

Yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK No 119/PMK.07/2022 dimana peraturan itu mengatur tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Dimana pada PMK itu lebih dijelaskan pada Mekanisme Penyaluran dan Tahapan Penyaluran.

Yang ke dua adalah, Permendikbud No. 2 Tahun 2022, Tentang dana BOP PAUD, BOS dan BOP Pendidikan Kesetaraan. Sedangkan pada Permendikbud itu lebih kepada Sasaran, Syarat dan Kriteria Penerima, Penggunaan dana BOS.

Dan yang ke tiga adalah, Permendagri No. 24/2020, tentang pengelolaan dana BOS pada Pemerintah Daerah (Pemda), Permendagri No 27/2021, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Dan yang terakhir Permendagri No 24/2020 mengatur tentang Tata Kelola Pencatatan, Penatausahaan, dan Pertanggung Jawaban Keuangan BOS tahun 2022.

Dimana tujuan dari semuanya itu adalah untuk membantu BOS dan meningkatkan Aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

Pada tahun 2022, syarat dan Kriteria penggunaan dana BOS tidak banyak berubah, pada penjelasan itu, tahun 2022, dana BOS di berikan kepada satuan pendidikan tanpa ada syarat minimal 60 peserta didik.

Berikut adalah perbedaan antara tahun 2021 dengan 2022.

Pada tahun 2021 yaitu, mengisi dan melakukan pemutahiran Dapodik sesuai kondisi rill di sekolah sampai dengan 31 Agustus.

Sedangkan pada tahun 2022 , juga mengisi dan melakukan pemutahiran Dapodik sesuai kondisi rill di sekolah sampai dengan 31 Agustus tahun sebelumnya.

Dimana dijelaskan bahwa, sumber data utama dari pemberian dana BOS itu adalah Dapodik.

Yang kedua ,di tahun 2021 dan 2022 sama-sama harus memiliki NPSN yang terdata pada Dapodik. Selanjutnya, sekolah memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi sekolah yang diselenggarakan masyarakat yang terdata pada Dapodik.

Untuk jumlah peserta paling sedikit 60 peserta didik selama tiga tahun terakhir itu di hapus pada tahun 2022.  Selanjutnya adalah bukan satuan pendidikan  yang di selenggarakan kementerian/lembaga, dan terakhir memiliki rekening satuan pendidikan atas nama satuan pendidikan. np (Sumber Chanel YouTube Ahsan Masyhur)




Editor: Acep Suherlan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X