• Senin, 8 Agustus 2022

Penerimaan dan Penggunaan Dana Bos Wajib di Publikasikan di Papan Pengumuman Sekolah

- Senin, 25 Juli 2022 | 14:14 WIB
photo : Nadiem Makarim  Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek)  (Unrara Angan)
photo : Nadiem Makarim Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) (Unrara Angan)

AKARTA, NTBPOS.com -Penyalahgunaan pengalokasian anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disebabkan adanya aturan minimal maksimal dialokasikan oleh Sekolah. Sebab, kebutuhan setiap sekolah dari sabang sampai meraoke jelas berbeda-beda.

Yang mengetahui apa kebutuhan untuk biaya operasionalnya sekolah itu sendiri. Mereka yang mengenal sekolah itu butuh apa jadi tidak dapat diintervensi oran lain.

"Sekolah di Jakarta dan sekolah di Maluku semuanya berbeda sekali. Kebutuhan operasional mereka itu berbeda sekali," Kata Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, dilansir dari canel YouTube Catatan Guru Pelosok. Senin, 25 Juli 2022.

Baca Juga: Dana Bos Disalah Gunakan, Bupati Lombok Timur Geram

Nadiem Makarim mengungkap, banyak sekali guru honorer yang mengabdi bekerja begitu keras, namun upah yang didapatkan tidak layak dibandingkan apa yang dikerjakan sebagai tanggungjawabnya.

Nadiem Makarim melihat, kepala sekolah dibatasi mengalokasikan penggunaan dana BOS untuk mengupah guru honorer. Adanya aturan yang membatasi ruang mereka.

 "Satu alasannya adalah kita tidak bisa memberikan kepala sekolah yang menentukan biaya bos ini dikerahkan dimana,"ungkapnya Nadiem Makarim.

Aturan pada tahun 2019 kata Nadiem Makarim, dana BOS untuk membiayai honor guru dibatasi 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta. Pembelian buku teks dan non teks maksimal 20 persen. Pembelian multimedia juga ditentukan kualitasnya dan kuantitasnya.

Baca Juga: Bupati Lotim Tak Merestui Penggunaan Dana BOS Untuk Kursus Wasit dan Pelatih

Dengan pembatasan penggunaa anggaran, bayak kepala sekolah tidak mempunyai ruang cukup untuk meningkatkan penghasilan guru-guru honorer terbaik untuk sekolahnya.

"Bayangkan, banyak guru-guru sekolah memiliki pekerjaan tugas administrasi, tata usaha pustakawan dan lain-lain gajinya tidak layak,"sebutnya.

Di tahun 2020, Mendikbudristek memberikan penggunaan dana bos dengan fleksibilitas (leluasa). Seperti, memberikan kemerdekaan kepala sekolah dan sekolah-sekolah menggunakan dana BOS sesuai kebutuhan.

Restriksi (pembatasan) penggunaan dana BOS 2019, Mendikbudristek sederhanakan. Sebelumnya dana BOS 15 persen untuk sekolah negeri dan 30 persen untuk sekolah swasta dipergunakan untuk memberikan gaji kepada guru honorer di tingkatkan menjadi 50 persen.

Dengan catatan, yang digaji menggunakan dana BOS 50 persen diperuntukkan kepada guru honorer memiliki Nomor Untuk Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) belum memiliki sertifikat dan tercatat di Dapodik pada 31 desember 2019, tidak untuk membiayai guru honorer yang baru. Namun, dapat diberikan untuk tenaga pendidikan apabila dana masih tersedia.

Baca Juga: Bupati Lotim Tak Merestui Penggunaan Dana BOS Untuk Kursus Wasit dan Pelatih

Dana BOS 50 persen ini juga, kepala sekolah dapat memanfaatkan untuk membiayai operator kepala sekolah agar berfungsi sebagai pemimpin pembelajaran bukan pemimpin operasional sekolah.  

"Ini langkah Mendikbudristek untuk membantu mensejahterakan guru-guru honorer untuk mendapatkan upah lebih layak yang memang harus layak,"terangnya.

Untuk alokasi lainnya, sebelumnya 20 persen, tidak ada lagi pembatasan alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana bos untuk buku teks maupun pembelian alat multimedia.

Ini menjadi kewenangan/otonomi kepala sekolah tidak ada limitnya. Satu-satunya Limit ini adalah maksimal persentase dana bos yang boleh digunakan untuk guru honorer dan tenaga pendidik.

"Diluar 50 persen itu kewenangan kepala sekolah, "ujarnya.

Kebijakan ini merupakan esensi dari merdeka belajar sebagai langkah menjawab pertanyaan dan masukkan baik dari guru honorer maupun non honorer. Sebab, banyak guru honorer yang mengabdi dan tidak mendapatkan upah.

"Ini langkah pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer bukan solusi,"jelasnya.

Mendikbudristek memberikan otonomi kepada kepala sekolah bukan berarti mengabaikan akuntabikitas dan transparan penggunaan dana BOS.

Baca Juga: Proyek Dana BOS Afirmasi Terindikasi Bermasalah, Kabid Dikdas Lotim Dipanggil Polisi

"Semakin banyak diberikan kebebasan dalam pengalokasi penggunaanya semakin tinggi akuntabilitas dan transparannya,"katanya.

Sebab itu, Nadiem Makarim tegaskan, masing-masing sekolah wajib mempublikasikan di papan informasi sekolah mengenai penggunaan dan penerimaan dana BOS.

 "Jangan kementrian saja yang bisa melihat tetapi masyarakat sekitar sekolah, komunitas dan orang tua siswa juga dapat melihat penggunaa dana bos itu digunakan untuk apa,"cetusnya.

Nadiem Makarim berharap, dengan memberikan fleksibilitas dan kebebasan kepala sekolah menentukan apa yang dia ingin biayai maka pelaporannya harus jelas dan akurat.

"Jadi kita bisa menganalisa, mengevaluasi dan melakukan kebijakan lainnya untuk lebih baik," Imbuhnya.np Canel YouTube Catatan Guru Pelosok

Editor: Acep Suherlan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X