Mengharap Durian Runtuh dari RUU Provinsi NTB Jadi UU

Oleh : Salman Faris

Saya tidak pakar dalam hukum ketatanegaraan. Melihat deretan pasal demi pasal dalam Undang-undang pun sudah pening kepala. Namun di tengah kebutaan tersebut, saya mencoba membangun mimpi keuntungan besar dari RUU Provinsi NTB menjadi UU yang baru saja disahkan oleh DPR RI.

Kenapa mimpi keuntungan ini berkedudukan penting? Tentu saja menjadi sangat penting ketika dihubungkan pengalaman nasib sebagai Provinsi NTB sepanjang 64 tahun. Ada satire yang sangat mendalam, misalnya. Nasib Tergantung Bali. Ya, seolah-olah NTB tak dapat beranjak pergi jauh tanpa jejak Provinsi Bali di dalam setiap guratan.

Saya tidak ingin mengulas terlalu jauh mengenai perkara tersebut. Meski demikian, penting juga sedikit menggambarkan bagaimana perasaan diketepikan itu berandil besar dalam membentuk karakter manusia NTB. Secara teoretik, pastilah hukum dibuat berdasarkan habit suatu kelompok masyarakat. Dan setelah hukum itu dijalankan, maka ia pun menjadi habit manusia. Habit hukum dan sosial membentuk karakter manusia itu sendiri. Disebabkan habit hukum Provinsi NTB distrukturisasi oleh Provinsi Bali, maka habit sosial manusia NTB dikontruksi sebagai The Lian, The Others, Opisisi Biner dari provinsi Bali.

Baca Juga: DPR RI Bahas RUU Lima Provinsi, Termasuk Nusa Tenggara Barat

Dan kini, habit inlander ini telah dimusnahkan seiring dengan disahkannya Undang-undang Provinsi NTB. Namun sekali lagi, penting untuk saya sebutkan sedikit saja dari habit keterkungkungan selama 64 tahun tersebut.

Sebut saja, misalnya, dalam soal pengelolaan perguruan tinggi, khususnya swasta di NTB. Sungguh berat karena harus terus-menerus bergantung kepada Bali. Seperti yang diketahui, Bali, NTB dan NTT tergabung ke dalam Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VIII yang, kemudian bertransformasi menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VIII.

Sepintas seperti tidak ada masalah. Namun jika ditelusuri secara lebih mendalam, sebenarnya banyak masalah karena ketergantungan ini. Tentu saja akan tetap ada masalah jika terus tergabung ke dalam Wilayah VIII setelah RUU ini diundang-undangkan.

Baca Juga: Tolak RUU KUHP, Ratusan Ribu Mahasiswa Serbu Kantor DPRD NTB

Rakan-rakan dosen swasta di NTB sering berseloroh secara liris. Kenapa dosen-dosen LLDIKTI Wilayah VIII ini dikuasai Bali, ya? Atau kebanyakan dari Bali. Perbandingannya boleh jadi tak masuk akal. Sebut saja sebagai contoh 9:1 (sembilan orang dari Bali dan satu orang dari NTB atau NTT). Bahkan boleh jadi tak ada dari dua provinsi tersebut.