• Senin, 8 Agustus 2022

Dana Bos Disalah Gunakan, Bupati Lombok Timur Geram

- Minggu, 24 Juli 2022 | 15:46 WIB
Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur (Team NTBPOS)
Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur (Team NTBPOS)

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com -Pengunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Lombok Timur, belum tepat sasaran. Pernyatan ini dilontarkan Bupati Lombok Timur, Sukiman Azmy pada pelantikan pejabat struktural Pemkab Lotim 13 April lalu.

Bertempat di ruang Lobi kantor bupati Lotim, saat itu ada belasan pejabat berbagai eselon yang dilantik, termasuk Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lotim, Izzuddin SP.d. Dia  menggantikan Dewanto Hadi, yang dimutasi sebagai kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Pada saat pelantikan, Sukiman sempat menyentil pengunaan dana bos yang tidak sesuai peruntukannya. "Dana BOS seharusnya digunakan untuk kepentingan sekolah, bukan hal lain," ujar Bupati.

Usai pelantikan, kepada team NTB POS, bupati Sukiman menegaskan, ada sejumlah dana BOS yang tidak tepat sasaran, antara lain digunakan membiayai kursus wasit dan pelatih PSSI Lotim, pengadaan soal ujian sekolah, dan pengadaan buku Lembar Kerja Siswa (LKS).

Baca Juga: Bupati Lotim Tak Merestui Penggunaan Dana BOS Untuk Kursus Wasit dan Pelatih

Menurut bupati, pelatihan wasit dan pelatih sepak bola itu tanggungjawab Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora), bukan Dikbud, tandasnya.

Rupanya, harapan bupati saat itu tidak diindahkan oleh Kadis Dikbud yang baru. Sejumlah persoalan yang sama kembali muncul. Penggunaan dana Bos masih saja tidak tepat sasaran. Contohnya, Dikbud Lotim kembali membuat komitmen perjanjian kerjasama (MoU) dengan Balai Penjamin Mutu Pendidikan (BPMP) Nusa Tenggara Barat, melakukan pelatihan Bimbingan Teknis  (Bintek) kompetensi guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM).

Dalam pelaksanaanya, sekolah mengirim tiga perwakilan untuk mengikuti Bintek IKM, dimana setiap sekolah mengeluarkan anggaran 1 juta hingga 1 juta enam ratus lima puluh ribu rupiah, belum termasuk transport dan konsumsi yang diambil dari dana BOS.

Baca Juga: Gunakan Dana BOS Untuk Kursus Pelatih dan Wasit, Sejumlah Sekolah Mengeluh

Biaya dan pelaksanaan kegiatan ini mengacu pada, surat Dinas Dikbud, Lombok Timur Nomor 423.5/993/DIKBUD.II/2022 perihal undangan untuk kepala sekolah dan dua guru masing-masing sekolah mengikuti Bimtek IKM.  

Dalam pelaksanaannya, Bintek IKM dilaksanakan sejak bulan Mei hingga Juli 2022 yang dibagi dalam empat zona, utara, selatan, timur dan barat. Setiap zona dibagi dalam beberapa kelompok. Setiap kelompok mendapat pelatihan dari fasilitator BPMP NTB selama tiga hari, dimana hari pertama secara tatap muka, hari kedua dan ketiga secara daring. Karena pelatihan ini dilakukan secara bergiliran sesuai jadwal kelompok dan zona, pelaksanaannya selama kurang lebih tiga bulan.

Pelaksanaan kegiatan ini ternyata mendapat penolakan sejumlah kepala sekolah.  Salah seorang Kepala Sekolah yang tidak mau disebut namanya menyatakan, seharusnya sekolah yang mengadakan kegiatan Bintek IKM. Dinas tugasnya hanya mengawasi, bukan mengkoordinir sekolah, dengan menerbitkan surat undangan untuk kepala sekolah dan dua guru masing-masing sekolah mengikuti Bintek IKM.

Baca Juga: Dimasa Pandemi, Dikbud Lotim : Tiga Poin Penggunaan Dana BOS

Selain itu, dalam pelaksanaannya, Dinas menggunakan fasilitator dari BPMP NTB, padahal Lombok Timur memiliki Sumber daya manusia ahli dalam bidang pelatihan Bintek IKM. "Kenapa menggunakan fasilitator luar, padahal kita di Lotim memiliki fasilitator handal yang justru digunakan oleh kabupaten lain," ucapnya.

Seharusnya, dalam pelaksanaan Bintek IKM, Dinas melibatkan semua elemen seperti kelompok Penilaian Kerja Guru (PKG) , Kelompok Kerja Guru (KKG), Sekolah penggerak, Guru penggerak, Pelatih Ahli (PA), dan fasilitator yang sudah dilatih.

Adanya surat dari Kadis Dikbud Lotim, Nomor 423.5/993/DIKBUD.II/2022, yang ditujukan kepada kepala sekolah untuk mengikuti Bintek IKM, menurutnya,  membuat kepala sekolah tertekan. "Adanya MoU antara Dinas Dikbud dengan BPMP NTB membuat kepala sekolah harus mengikuti kegiatan. Kami tidak bisa menolak," ungkap sumber.


Sumber menambahkan, Dinas Dikbud menunjuk lembaga BPMP NTB yang bukan ranahnya dan mengabaikan lembaga/ forum internal Dikbud, seolah-olah hanya mendapatkan pendanaan yang tidak rasional dari sekolah, pungkasnya.

Sementara itu, team NTB POS kembali mendatangi beberapa sekolah lainnya. Hanya saja, sejumlah kepala sekolah tidak berani berkomentar. Mereka trauma atas kasus pengadaan soal ujian sekolah, buku LKS, dan kursus wasit dan pelatih.  Dari mereka diketahui beberapa orang kepala sekolah sempat disidang oleh DPRD Lotim dan Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang saat itu dijabat Izzuddin, Kadis Dikbud saat ini.
"Kami takut dimutasi jika tidak loyal terhadap pimpinan," ujarnya.

Baca Juga: BKPSDM Lotim Bongkar Dugaan Tender Soal PTS di Dinas Dikbud

Sementara itu, Kepala Unit UPT Dikbud Selong, sekaligus Sekretaris Forum Kepala UPTD Dikbud Lotim, Hamdan SP.d saat dimintai tanggapannya membenarkan adanya pelatihan Bintek IKM. Hanya saja, dia tidak mengetahui secara luas proses pelatihan ini dengan alasan tidak dilibatkan.  "Saya mengetahui dari pesan group WhatApp guru bahwa ada pelatihan ini," akunya.

Menurutnya, segala urusan pelatihan Bintek IKM, termasuk sekolah mana saja yang diikutkan seharusnya mengetahui  Kepala UPTD dan Pengawas sekolah. Tetapi dalam pelaksanaannya, UPTD dan pengawas sekolah hanya mendapat cerita setelah pelaksanaan Bintek IKM berlangsung.

"Pertengahan jalan pelatihan, saya tiba-tiba dimasukkan grup whatsapp, disitu ada undangan di tanda tangani Kepala Dinas. Namanya pimpinan harus kita patuh, sehingga saya hadiri. Tetapi proses pelatihan, kami tidak mengikuti seperti apa," tegasnya.

Masih kata Hamdan, kalaupun pelatihan implementasi IKM diselenggarakan Dinas Dikbut, setidaknya ada pemberitahuan ke masing-masing UPTD Dikbud Lotim.  Tetapi, dalam pelaksanaannya tidak demikian. Sempat ada pertayaan di forum Kanit masalah IKM, yang berjalan tanpa sepengetahuan Kepala UPTD.  "Saya tidak bisa menjawab pertayaan teman-teman. Silahkan tanya langsung ke Dinas," ujarnya.


Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan Dinas Dikbud, Mustiaji Amiruddin, saat dimintai tanggapannya engan berkomentar. Dia tidak mengetahui persoalan pelatihan Bintek IKM. "Saya tidak tahu soal Bintek IKM," ujarnya.

Dia menyarankan team NTBPOS bertanya ke bidang pembinaan sekolah dasar.

Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Achmad Azro'i saat dikonfirmasi mengakui bidangnya yang menangani pelatihan Bintek IKM. "Benar, bidang saya yang menangani pelatihan Bintek IKM," ucapnya.  

Hanya saja, Achmad Azro'i tidak bersedia menjelaskan kegiatan ini secara detail. Dia menyarankan untuk bertanya ke Kasi Kurikulum dan Penilaian Dinas Dikbud Lotim, Nirwana Puspasari.

Dari Nirwana Puspasari diketahui, pelaksanaan pelatihan Bintek diselenggarakan sejak bulan Mei hingga Juli 2022. Kata dia, pelaksaan Bintek untuk setiap kelompok dilaksanakan selama tiga hari dengan cara tatap muka. Dia membantah pelaksanaan bintek dilaksanakan dengan cara daring. "Tidak ada daring, semua dengan cara tatap muka," ujarnya.

Dari Nirwana diketahui ada 400 sekolah yang mendaftar sebagai peserta bintek IKM. hanya saja, yang mengikuti pelatihan hanya 305 sekolah.

Penyelenggaraan Bintek IKM, menurut Nirwana berdasarkan keputusan bersama dengan Kepala Sekolah di gedung Handayani Dikbud, dan diperkuat dengan MoU antara Dikbud Lotim dengan BPMP NTB.

Dijelaskannya, panitia penyelenggara bekerja berdasarkan SK kepala dinas. "Saya menjadi ketua panitia berdasarkan SK Kepala Dinas," sebutnya.

Kata dia, tugasnya sebagai ketua panitia hanya mengorganisir administrasi pembuatan SK dan surat undangan ke sekolah-sekolah.  

Nirwana mengakui biaya pelatihan Bintek IKM  atas kesepakatan bersama dengan kepala sekolah, dengan rincian biaya sebesar  1 juta enam ratus lima puluh ribu rupiah per sekolah. Biaya tersebut sudah termasuk konsumsi peserta dan transport narasumber. "Khusus transport peserta di tanggung sekolah masing-masing," tambahnya.

Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur, Izzuddin SP.d yang beberapa kali coba di konfirmasi terkesan menghindar. Team NTBPOS yang menemuinya disuruh menunggu berjam-jam di ruang tunggu. Hanya saja, Kadis yang tadinya berada di ruangan, tiba-tiba sudah tidak ada di tempat. team.

Halaman:

Editor: Acep Suherlan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Tangani Sampah, DLH Lotim Buat Trobosan Baru

Kamis, 7 Juli 2022 | 21:40 WIB
X