• Senin, 8 Agustus 2022

Komisi VIII DPR: UU TPKS Diharapkan Bisa Menjadi Senjata Bagi Anak Bangsa dari Predator Seksual

- Jumat, 22 Juli 2022 | 21:04 WIB
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka./www.ntbpos.com/ (dpr.go.id)
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka./www.ntbpos.com/ (dpr.go.id)

NTBPOS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) berharap hak-hak anak di seluruh Indonesia mendapat perlindungan dan perhatian yang lebih, terutama dari segi kekerasan seksual.

Hari Anak Nasional (HAN) yang jatuh pada 23 Juli nanti diharapkan menjadi momen bagi anak-anak bangsa untuk terus mendapatkan perlindungan dari negara melalui kebijakan-kebijakan yang ditetapkan.

Tingginya angka kekerasan seksual pada anak sangat memprihatinkan dan tidak bisa dibiarkan. Apalagi, kasus kekerasan seksual pada anak belakangan banyak terjadi di lembaga pendidikan yang berperan dalam tumbuh kembang anak meski kejahatan tersebut dilakukan dalam ranah pribadi.

Baca Juga: DPR RI Bersama Kemendes PDTT Sepakati Penundaan Transformasi UPK PNPM ke BUMDes Bersama

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Diah Pitaloka mengatakan, selama pandemi Covid-19 masuk ke Indonesia, tidak sedikit dari anak-anak Indonesia yang mendapatkan tantangan yang berat seperti masalah kesehatan, psikososial, hingga edukasi.

“Di Peringatan Hari Anak Nasional, kami mendorong Pemerintah untuk meningkatkan perlindungan bagi anak melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan,” kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka, dikutip dari rilis pers dpr.go.id, Rabu, 20 Juli 2022.

Data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada 11.952 kasus kekerasan anak tercatat di Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) pada tahun 2021.

Baca Juga: Komisi III DPR RI Pertimbangkan Minta Ganja Dikeluarkan dari Daftar Narkotik Golongan 1

“DPR sudah mengesahkan UU Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) yang menjadi harapan banyak pihak. Kami mengapresiasi Pemerintah yang berkomitmen mempercepat penerbitan aturan turunan UU TPKS agar mempermudah pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual, terutama bagi anak dan perempuan,” paparnya.

Orang tua serta orang-orang di sekitarnya tidak boleh lagi diam karena saat ini Indonesia telah memiliki UU TPKS yang lebih bisa menjerat pelaku kekerasan seksual, UU TPKS jadi landasan kuat untuk menyelesaikan kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia.

“Anak harus mendapat perlindungan dari predator seksual, tidak boleh ada tempat sedikitpun untuk pelaku kekerasan seksual yang dapat merusak masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa” ujar Diah.

Halaman:

Editor: Suandi Yusuf

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Penemuan Bansos Presiden Terkubur Disoroti DPR RI

Kamis, 4 Agustus 2022 | 20:46 WIB

DPC AWPI Terima SKK Dari Kesbangpol Asahan

Kamis, 4 Agustus 2022 | 18:25 WIB
X