• Senin, 8 Agustus 2022

DPR RI Bersama Kemendes PDTT Sepakati Penundaan Transformasi UPK PNPM ke BUMDes Bersama

- Jumat, 22 Juli 2022 | 20:06 WIB
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha saat memimpin rapat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta./www.ntbpos.com/ (Istimewa)
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha saat memimpin rapat di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta./www.ntbpos.com/ (Istimewa)

JAKARTA, NTBPOS.com - Unit Pengelola (UPK) Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd) mengelola Dana Bergulir Masyarakat (DBM) mencapai Rp 12,7 Triliun, dengan aset Rp.594 miliar di seluruh Indonesia.

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Republik Indonesia (RI) berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 11 tentang Bumdes disertai Permendes PDTT , akan melakukan transformasi UPK PNPM-MPD menjadi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama Lembaga Keuangan Desa (LKD).

Dilansir dari dpr.go.id, Jumat, 22 Juli 2022. Pada saat pembahasan bersama Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat  (DPR) RI dengan Kementerian Desa PDTT, melalui Dirjen pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, menyepakati dilakukan pengkajian kembali mengenai transformasinya UPK PNPM ke BUMDes Bersama.

Baca Juga: Ini Alasan UPK PNPM Menolak Transpormasi ke BUMDes Bersama

“Komisi V DPR RI sepakat dengan Dirjen pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk melakukan pengkajian terhadap transformasi UPK eks PNPM Mandiri menjadi Bumdesma,“ Kata Syaifullah Tamliha, Wakil Ketua Komisi V DPR RI, dikutip ntbpos.com dari dprri.go.id.

Dia menjelaskan, pengkajian ini nantinya akan melibatkan Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Otoritas Jasa Keuangan.

Rencana pengkajian itu akan dilakukan setelah Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan selesai diundangkan. Transformasi ini menyusul pengesahan Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Baca Juga: Kelola Aset Miliaran Rupiah, Sembilan UPK PNPM di Lotim Belum Membuat LPJ

Alasan diadakan transformasi pengelola DBM dari UPK PNPM-MPd menjadi BUMDes Bersama. Salah satunya, karena selama ini pengelolaan aset oleh UPK bertentangan dengan UU Desa.

Halaman:

Editor: Suandi Yusuf

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Penemuan Bansos Presiden Terkubur Disoroti DPR RI

Kamis, 4 Agustus 2022 | 20:46 WIB

DPC AWPI Terima SKK Dari Kesbangpol Asahan

Kamis, 4 Agustus 2022 | 18:25 WIB
X