Kementerian PUPR Siap Lakukan Perencanaan Ulang Pembangunan Bendungan Mujur

JAKARTA, NTBPOS.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan permukiman Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air (Ditjen SDA) siap melakukan perencanaan ulang pembangunan bendungan Mujur, kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Kesiapan ini dinyatakan setelah adanya dorongan dari berbagai pihak termasuk kunjungan kerja ( kunker ) spesifik komisi V DPR RI ke NTB, di kabupaten Lombok Tengah, pada Kamis, 30 Juni 2022 lalu.

Dikutip dari situs resmi Kementerian PUPR, pu.go.id, Ahad, 3 Juli 2022, Direktur Bendungan dan Danau, Airlangga Mardjono, akan mendorong pihaknya membuat perencanaan ulang bendungan Mujur.

Baca Juga: Pembangunan Bendungan Mujur Sebagai Penopang Mandalika

Studi Land Acquisition dan Resetlement Action Plan (LARAP) yang belum selesai akan diprogramkan kembali.

“Sehingga kita dapat potret terbaru dari lokasi pembangunan Bendungan Mujur. Tahapan akan dilakukan survei, studi LARAP, pemetaan, lalu perhitungan nilai ganti rugi pembebasan lahan," kata Airlangga.

Rencana luas lahan untuk membangun bendungan tersebut membutuhkan 394,94 ha pada tahun 1969. Kemudian tahun 2015 Kementerian PUPR diklaim pernah melakukan pengukuran lahan seluas 173,12 hektare.

Baca Juga: Komisi V DPR RI Dorong Bendungan Mujur Jadi Proyek Strategis Nasional

Pembangunan bendungan ini dinilai akan berimbas kepada empat desa. yaitu Desa Mujur, Loang Make, Langko dan Sukaraja. Namun pengukuran belum dilakukan terhadap satu desa lagi yang terdampak, yaitu Desa Kelebuh. Luas lahan diperkirakan mencapai 217.38 hektare.

Sementara Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, mengungkap permasalahan utama terjadi dalam pembangunan infrastruktur adalah masalah sosial. Terutama perihal pembebasan lahan.