Wakil Bupati Lombok Timur Penuhi Panggilan Kejati NTB Sebagai Saksi Kasus Dugaan Korupsi Dana KUR

- Rabu, 29 Juni 2022 | 21:20 WIB
Wabup Lombok Timur H Rumaksi Sj ( kemeja putih ) usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI NTB ) di kasus korupsi dana KUR perbankan di Gedung Kejati NTB, Mataram, Rabu, 29 Juni 2022 malam. (Foto : Efrien )
Wabup Lombok Timur H Rumaksi Sj ( kemeja putih ) usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kapasitasnya sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia ( HKTI NTB ) di kasus korupsi dana KUR perbankan di Gedung Kejati NTB, Mataram, Rabu, 29 Juni 2022 malam. (Foto : Efrien )

MATARAM, NTBPOS.com - Wakil Bupati Lombok Timur, H. Rumaksi, Sj menghadiri panggilan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana KUR untuk ratusan petani yang ada di Lombok Timur, Rabu, 29 Juni 2022.

Saat tiba di gedung Kejati NTB, orang nomor 2 di Lombok Timur itu datang dengan menggunakan mobil silver, serta baju koko putih dengan peci hitam dan langsung memasuki salah satu ruang penyidik di Kejati.

Hal itu dikatakan Kasi Penkum Kejati NTB, Efrien Saputera. Dia menegaskan bahwa memang benar Wakil Bupati Lombok Timur dipanggil dalam kapasitasnya sebagai Ketua HKTI NTB. Di mana diketahui, kasus dugaan korupsi dana KUR diduga fiktif itu juga melibatkan HKTI NTB.

Baca Juga: Kasus Kredit Fiktif KUR Tani, 5 Kades di Kecamatan Jerowaru Diperiksa Kejati NTB

“Kalau soal ini, barusan saya dapat kabar dari penyidik, memang benar pada hari ini ada pemeriksaan yang bersangkutan (Wabup Lotim ) dalam kapasitasnya sebagai Ketua HKTI dan pemeriksaannya baru saja selesai sekitar pukul 19.00 Wita,“ katanya.

Terkait apa saja materi pemeriksaan yang dilayangkan penyidik, Efrien mengaku belum mendapatkan info apa saja yang ditanyakan, dirinya mengaku belum mendapat informasi terkait hal itu.

Sebelumnya, kasus dana KUR tersebut bermula ketika masyarakat mengajukan pinjaman modal kepada Bank BRI, namun tidak dapat diproses dikarenakan dianggap masih memiliki tunggakan utang di bank lain.

Baca Juga: Kejati NTB Naikkan Kasus KUR Tani Lombok Timur ke Tahap Penyidikan

Dalam kasus itu, masyarakat yang dirugikan sebanyak 622 orang dari 5 desa di Kecamatan Jerowaru dengan kalkulasi luas lahan masyarakat 1.582 ha. Sehingga dari data yang ditemukan, dapat disimpulkan kerugian negara mencapai Rp 23,7 miliar lebih.

Keberadaan dana KUR sebesar Rp 23,7 miliar lebih yang seharusnya diperuntukkan bagi para petani di Kabupaten Lombok Timur, akan tetapi sampai saat ini masyarakat tidak tahu ke mana dan bagaimana bentuk dari pinjaman dana KUR tersebut.

Halaman:

Editor: Najamudin Annaji

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X