LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com - Sebanyak 235 ribu 126 masyarakat Lombok Timur tercatat sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang berangkat bekerja ke luar Negeri melalui jalur resmi (prosedural), sementara PMI yang tidak resmi (Unprosedural) diperkirakan hampir 2 kali lipat dari yang prosedural.
Hal tersebut dikatakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik, setelah melihat secara langsung data PMI yang terdaftar di Command Center Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) pusat, saat mewakili Bupati pada acara peringatan hari Migran Internasional 2021 di Jakarta.
“Jargon dari peringatan hari migran tahun ini cukup memberikan motivasi, yakni "Pergi Migran, Pulang Juragan". Sehingga menurut saya, PMI saat ini sudah menjadi profesi yang profesional,“ katanya, Senin, 20 Desember 2021.
Untuk itu, dirinya menghimbau kepada semua masyarakat supaya menjadi PMI yang prosedural, karena saat ini negara sudah hadir memberikan perlindungan kepada PMI yang berangkat dengan dokumen resmi.
Dirinya menjelaskan, saat ini sistem data yang dibangun negara melalui BP2MI sudah cukup canggih, karena hanya dengan satu kali klik, masyarakat bisa tahu dimana keberadaan anggota keluarganya yang sedang bekerja di luar negeri.
“Saya buktikan langsung waktu melihat data di command centernya BP2MI, dengan mengklik secara acak nomor induk yang ada di layar, setelah itu akan muncul semua data dan informasi yang dibutuhkan,“ ujarnya.
Tidak hanya negara lokasi bekerja, lanjutnya, namun data tentang PMI maupun perusahaan dapat dilihat, mulai dari jumlah gaji, umur pasport, profil perusahaan hingga lokasi PMI bekerja di sebuah negara. Bahkan titik koordinat tempat tinggal PMI bisa dilihat.
“Jangan malu menjadi PMI, kita harus bangga menjadi PMI, tapi harus yang prosedural dan menjadi PMI itu juga harus kita rencanakan supaya bisa menjadi juragan saat pulang,“ ungkapnya.
Sekda mencontohkan, seperti misalnya ingin bekerja di Negara Jepang yang gajinya sampai 40 juta rupiah perbulan, harus direncanakan sejak awal sehingga saat akan menjadi PMI, sudah memiliki persiapan yang cukup untuk berangkat ke Jepang.
Sementara itu, terkait dengan banyaknya kecelakaan kerja yang di alami PMI, Sekda berharap peran aktif semua pihak, terutama kesadaran masyarakat sendiri. Sebab, kejadian yang menimpa PMI Lotim, bukan hanya tugas negara dan pemerintah daerah saja, namun perlunya keterlibatan semua pihak dari pemerintah pusat hingga pemerintah dusun.
Kedepan, orang nomor 1 di Birokrasi Lombok Timur tersebut menyatakan akan lebih meningkatkan pelindungan kerja bagi PMI, sehingga bisa meminimalisir PMI yang berangkat melalui jalur tidak resmi.
“Ketika saat ini ada kejadian yang menimpa PMI kita, pemerintah tidak kemudian lepas tangan meskipun mereka berangkat secara ilegal, pemerintah daerah melalui Disnaker tetap melakukan advokasi untuk membantu keluarga, namun ibarat mencari sesuatu di tempat yang gelap, akan lebih sulit ditemukan dibandingkan dengan di tempat terang,“
Dirinya juga menyatakan turut berbela sungkawa atas peristiwa yang menimpa PMI Lombok Timur yang menjadi korban kecelakaan kapal di laut Malaysia baru-baru ini. np
