Supplier Akan Laporkan Oknum ASN yang Diduga Bikin Kisruh BPNT

- Kamis, 12 November 2020 | 21:02 WIB
Kuasa Hukum Supplier program sembako BPNT Lombok Timur, Ahmad Syaifulloh, SH. MH . (Foto: Najamudin Annaji)
Kuasa Hukum Supplier program sembako BPNT Lombok Timur, Ahmad Syaifulloh, SH. MH . (Foto: Najamudin Annaji)

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com - Kisruhnya Program Sembako Bantuan Pangan Non Tunai ( BPNT ) sebenarnya tidak akan pernah terjadi, karena sistem dan mekanisme program ini sudah ada regulasinya. Tetapi akibat permainan tidak sehat oknum Aparat Sipil Negara ( ASN ) dan oknum yang mengatasnamakan pejabat tinggi daerah, justru menjadi biang kerok munculnya kekisruhan yang terjadi di segala lini pada program BPNT ini.

Hal itu diungkapkan Kuasa Hukum Supplier BPNT Lombok Timur, Ahmad Syaifulloh, SH. MH, kepada wartawan, Kamis 12 November 2020 di Lombok Timur.

Akibat ulah oknum yang tidak bertanggung jawab ini, menurutnya, di samping memperkeruh BPNT sendiri, juga para pihak supplier sangat - sangat dirugikan. Bahkan, oknum tadi diduga telah pula meminta dana pengamanan, walaupun sesungguhnya para supplier yang ada, telah berjalan sesuai dengan regulasi yang disyaratkan.

" Ini sebenarnya bukan persoalan dana, tetapi hanya karena janji, yang sesungguhnya berbanding terbalik dengan seperti yang dijanjikan, " tuturnya. " Klien kami yang awam, manut saja ketika dimintai dana pengamanan, tetapi justru dengan dana yang diberikan oleh klien kami yang dipakai untuk tidak melaksanakan janjinya, malah dipakai untuk memperketuh," sambungnya.

Para supplier yang merasa sangat dirugikan ini, lanjutnya, telah memberikan kuasa sepenuhnya kepada kami untuk melaporkan tindakan melawan hukum ini.

"Dari semua bukti yang akan kami laporkan itu, oknum yang akan kami laporkan ke Polda NTB, diduga telah melakukan upaya melawan hukum. Data dan bukti juga sudah sangat jelas," terangnya.

Kendati pun demikian, tambah Ahmad Syaifulloh dengan ketiga rekannya, sebelum dilaporkan, kita masih membuka peluang untuk berupaya damai. Tentunya, jangan ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan, sehingga tercapai sebuah kesepakatan sebelum dilanjutkan upaya hukum ini.

" Kita tetap membuka ruang untuk melakukan upaya damai dengan pihak yang terduga ini, tentunya dengan kesepakatan dengan klien ( supplier ) kami," katanya, kalau memang tidak ada, dengan sangat terpaksa kita lanjutkan. " Kita ingin membuktikan, bahwa tidak ada di republik ini yang kebal hukum, walau itu pejabat atau penguasa daerah sekalipun," tegasnya.

Sementara oknum ASN dengan inisial ( IS ) ketika dihubungi via telelpon, membantah pernah mengiming-imingi dan menjanjikan keamanan pada program BPNT ini.

" Laporan itu salah alamat, karena pengelolaan program ini ada di dinas lain, bukan di BPBD tempatnya bekerja," katanya. np

Halaman:

Editor: Redaksi

Tags

Terkini

X