Polemik Perbandingan Jalan Era SBY dan Jokowi Hingga TGB Angkat Bicara, Begini Tanggapan SJP

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com - Polemik soal perbandingan jalan yang dibangun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semakin berkepanjangan. 

Awalnya digulirkan Anies Baswedan dalam perayaan Milad ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memberikan kritik keras soal pembangunan infrastruktur jalan pada zaman Jokowi. Menurutnya, Jokowi hanya banyak membangun jalan tol yang berbayar.

Sementara itu, pembangunan jalan nasional yang tidak berbayar justru jauh lebih sedikit. Jalan yang dibangun pada era SBY, terdiri dari jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten/kota mencapai 144.825 kilometer atau 7,5 kali lipat dari jalan yang dibangun Jokowi yang hanya mencapai 19.293 kilometer.

Baca Juga: Gudang Perabot di Cakranegara Terbakar, Kerugian Ditaksir Mencapai Rp 3 M Lebih

Jalan nasional yang menjadi tanggung jawab langsung pemerintah pusat pada era SBY terbangun 11.804 kilometer atau 20 kali lipat dari jalan nasional yang dibangun Jokowi yang hanya mencapai 592 km.

Hal ini berbanding terbalik dengan jalan tol baru yang dibangun pada era Jokowi adalah sepanjang 1.848,1 kilometer atau 8,7 kali era SBY. Selain itu, dapat diartikan juga bahwa Jokowi membangun jalan tol yang berbayar 3 kali lipat dari jalan nasional yang tidak berbayar yang hanya 592 kilometer.

Lantas apa yang disampikan Anies ini, mendapat keritikan Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, TGB HM Zainul Majdi. Melalui video yang berdurasi kurang lebih 30 menit, menurut TGB data yang disampaikan Anies tidak utuh alias cacat.

Baca Juga: Bupati Lombok Timur Minta Seluruh Peserta Pelatihan yang Digelar Basarnas Untuk Terus Berlatih

Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) , H. Suryadi Jaya Purnama (SJP), pencapaian pembangunan jalan tol era Jokowi tersebut bukanlah suatu hal yang istimewa sehingga patut dibanggakan. Sebab di balik proyek besar itu banyak menyisakan masalah. 

Misalnya kata dia, Tol Trans-Sumatra sejak beroperasi pada tahun 2015 sampai sekarang masih sepi. Di Sumatra, kendaraan lebih banyak untuk logistik perkebunan yang enggan lewat jalan tol karena lebih mahal. Begitu pula Tol di Kalimantan, yang penggunaanya didominasi untuk pemerintahan ketimbang perekonomian.

"Hal ini menunjukkan pembangunan jalan tol pada era Jokowi lebih berdasarkan kemauan daripada kebutuhan sehingga studi atau kajiannya tidak matang," ucap SJP kepada media ini, Selasa 23 Mei 2023.

Baca Juga: TGB Kritisi Pernyataan Anies Soal Data Pembangunan Jalan Era SBY dan Jokowi

Legislator Dapil II NTB ini menjelaskan, studi atau kajian untuk proyek infrastruktur yang matang akan menarik perhatian investor. Namun pembangunan jalan Tol di Indonesia, minim studi sehingga kurang diminati. Sehingga mayoritas pembangunan jalan Tol di Indonesia paling besar dibiayai oleh utang dan kas negara. 

Dampaknya dari minimnya studi tersebut bukannya menguntungkan, trafik jalan Tol tidak kunjung tumbuh sebab di sepanjang jalan tol tidak ada sumber - sumber pertumbuhan ekonomi.

Tambahan lagi, jelas Lgislator SJP, kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan banyak masalah pada proyek jalan Tol di Indonesia. Mulai dari perencanaan pembangunan yang tidak akuntabel hingga banyaknya kontraktor ikut menjadi investor. Selain itu, KPK juga menemukan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp 4,5 triliun.