Ditetapkannya Menkominfo Sebagai Tersangka Kasus BTS 4G, Ujian Bagi NasDem

SOLO, NTBPOS.com - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Jonny Gerard Plate merupakan Sekjen Partai NasDem, ditetapkan Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagai tersangka dugaan kasus korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1,2,3,4, dan lima Bakti. 

Perkara tersebut, berimbas pada ektabilitas partai. Masalah ini juga merupakan ujian bagi Nasdem yang harus dihadapi oleh para kader - kadernya untuk tetap mengedepankan pikiran - pikiran yang kritis. 

Seperti yang disampaikan oleh Legislator NasDem dari Dapil Jawa Tengah II (Demak Kudus, Jepara)  Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, saat membuka acara bimbingan teknis bertema Sinergisitas Partai Politik dalam Pembangunan Daerah di Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/5) malam.

Baca Juga: Kadis DP3AKB H Lotim H. Ahmad: Keberadaan Duta Genre Setiap Desa Berkontribusi Menurunkan Stunting

Dilansir dari nasdem.id, Lestari mengungkap, Partai politik harus mampu mengedepankan budaya berpikir kritis dan menghadirkan kebaruan berbasis keilmuan dalam proses pembangunan.

"Tujuan pembangunan dapat tercapai dengan melibatkan dialektika antar institusi, partai politik dan pemerintah daerah," ucapnya. 

Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie mengungkapkan bahwa, telah terjadi perubahan pandangan terkait konsep partai politik dari waktu ke waktu.

Baca Juga: Karman Dinilai Cocok Diberikan Ruang Pengabdian Lebih Luas

Pada 1770, kata Rerie, Edmund Burke seorang filsuf sekaligus ekonom, merumuskan bahwa partai politik adalah sebuah kelompok beranggotakan laki-laki dan perempuan, yang bersatu atas dasar gagasan politik yang sama, untuk memajukan kepentingan nasional.

Kelompok tersebut, masih mengutip pendapat Edmund Burke, memiliki nilai, minat dan latar belakang pemikiran searah yang mengakomodasi perbedaan dan persamaan untuk berjalan bersama menuju satu tujuan.

Namun, jelas Rerie memasuki abad modern, konsep partai politik bergeser menjadi sebuah organisasi elite dengan seperangkat sistem politik yang kompleks.

Baca Juga: Anak Usia 8 Tahun Meninggal Dunia Tergerus Arus saat Mandi di Saluran Irigasi

"Padahal, dalam konteks pembangunan daerah, partai politik juga harus mengakomodasi kepentingan nasional yang direalisasikan selain dalam bentuk pembangunan fisik, juga sumber daya manusia, " tegasnya. 

Wakil Ketua MPR RI ini menambahkan, partai politik juga harus mampu menjadi institusi pengasah nalar politik melalui pembelajaran berbasis visi dan ideologi, mengedepankan budaya berpikir kritis, menyajikan kebaruan berbasis pengetahuan ilmiah.

Selain itu, partai politik juga harus menjadi wadah kesadaran sosial akan kepentingan nasional dengan mengedepankan masyarakat sebagai pemilik kedaulatan atas negeri ini. ***