Menyikapi Utang

Oleh Wahyu Joko Susilo, ASN pada KPPN Khusus pinjaman dan Hibah.

NTBPOS.com - Keluarga dan utang
Pada kegiatan pelepasan pegawai kantor yang memasuki masa purna bakti, yang bersangkutan menceritakan bahwa beliau tidak pernah berutang sampai pensiun. Kata beliau, tanpa utang, hidup menjadi lebih bahagia, bebas dari riba dan yang jelas tidak menjadi beban bagi orang lain.

Dengan hanya mengandalkan gaji dan tunjangan sebagai PNS, dia bisa mempunyai rumah dan membiayai pendidikan anak-anaknya sampai lulus kuliah. Kunci dari itu semua adalah disiplin dalam pengelolaan keuangan keluarga.

Beliau menyampaikan juga dalam membangun rumah pun disesuaikan dengan kemampuan finansial, yaitu membangun rumah dengan konsep rumah tumbuh. Meskipun dengan itu, perlu waktu lebih lama untuk dapat menikmati rumah yang sesuai dengan yang dikehendaki. Itu adalah satu cerita pengalaman pengelolaan keuangan di tingkat keluarga seorang mantan rekan kerja.

Banyak cerita di sekitar kita terkait keluarga atau individu yang meminjam uang untuk keperluan yang bermacam-macam, dari keperluan modal usaha, membiayai anak masuk perguruan tinggi, membeli kendaraan bermotor, sampai berutang untuk menutup utang yang lain. Ada yang berhasil mengelola utang dengan baik dan sebaliknya ada yang sampai terlilit utang.

Lalu bagaimana dengan ditingkatan negara?  Memang tidak bisa dibandingkan keuangan keluarga dengan keuangan negara yang sangat komplek, namun secara umum hampir sama, yaitu terkait pengelolaan keuangan. 

negara dan utang
Sepertinya utang pemerintah adalah salah satu topik yang cukup ramai diperbincangkan di media massa dan media sosial, baik yang pro maupun kontra. Begitu Bank Indonesia merilis siaran pers tentang utang luar negeri Indonesia atau Kementerian keuangan melakukan konferensi pers tentang kinerja APBN setiap bulannya, biasanya diskusi atau perang komentar  pun bermunculan.

Mengapa Indonesia masih memerlukan pembiayaan dari utang?
Apabila kita lihat dalam Laporan keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2021 diketahui bahwa total pendapatan negara dan hibah sebesar Rp 2.011,35 triliun. Realisasi belanja negara sebesar Rp 2.786,41 triliun. Berdasarkan angka tersebut terjadi defisit anggaran sebesar Rp 775,06 triliun. 

Defisit tersebut dapat ditutup atau didanai dengan pembiayaan antara lain dari utang sebesar Rp 870,5 triliun, yang terdiri atas pembiayaan Surat Berharga negara (Neto) Rp 877,5 triliun, dan pinjaman Neto sebesar Rp 6,97  triliun. pinjaman neto sendiri berupa pinjaman dalam negeri sebesar Rp 944,2 miliar dan pinjaman luar negeri sebesar Rp 7,9 triliun.

Kalau kita cermati, secara umum berdasarkan jenisnya, utang pemerintah dapat berupa Surat Berharga negara (SBN) dan pinjaman. pinjaman dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri. pinjaman Luar Negeri merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi defisit anggaran yang antara lain digunakan untuk membiayai program-program dan proyek-proyek strategis pemerintah antara lain di bidang Infrastruktur dengan dibangunnya bendungan, jalan, permukiman, pendidikan, penyediaan air bersih, dan Infrastruktur yang baik berperan penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi.

utang diperlukan juga untuk menjaga momentum dan menghindari opportunity loss, memberikan peninggalan aset yang baik untuk generasi selanjutnya. Ketika suatu kegiatan atau kebutuhan prioritas tertunda karena belum dapat terpenuhi seluruhnya dari penerimaan negara (pajak, PNBP, dan hibah) dan tidak segera disediakan pembiayaannya, maka dapat menimbulkan kerugian atau biaya yang lebih besar di masa mendatang.

Sama halnya dengan utang luar negeri atau dalam negeri, sebagai salah satu sumber pembiayaan dari utang Surat Berharga negara dipergunakan untuk membiayai defisit APBN, termasuk juga untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

Program/proyek di Nusa Tenggara Barat
Beberapa program/proyek yang dibiayai dari pinjaman luar negeri dan SBSN yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat, yaitu antara lain: Emergency Assistance for Recovery and Rehabilitation (EARR)
Program ini bertujuan untuk mendukung proses pemulihan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, yang diharapkan dapat mengurangi dampak sosial ekonomi  dari bencana.

Dalam rangka mendukung pemulihan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah pasca gempa tahun 2018, pemerintah mengadakan pinjaman darurat sebesar USD 297.75 juta melalui Asian Development Bank. 

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)
Tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan infrastruktur dan layanan dasar di daerah kumuh perkotaan dan untuk mengurangi munculnya daerah kumuh baru untuk membantu mencapai kehidupan perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.