Cegah Kebocoran PAD, Pemda Lombok Timur Memanfaatkan Teknologi e-POS

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com - Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 mengalami peningkatan cukup signifikan, dari sebelumnya Rp 440 miliar, naik menjadi Rp.615 miliar.

Hal itu disampaikan Sekda Lombok Timur, H. M. Juaini Taofik pada apel yang berlangsung di Halaman Kantor Bupati, Jum'at, 17 Februari 2023.

Sekda menjelaskan, angka tersebut Rp 236 milar bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah seperti BLUD, yang meliputi seluruh Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas. Sumber lainnya adalah dari pajak daerah seperti Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB), Pajak hotel dan restoran dan sebagainya.

Baca Juga: Instalasi Pengolahan Air dan Jaringan SPAM Akan Dibangun di Wilayah Selatan Lombok Timur

Berlaku sebagai inspektur pada apel gabungan bulan Februari, Sekda mengakui realisasi pajak daerah yang berasal dari MBLB tahun 2022 lalu hanya mencapai 25-30% dari target.

Untuk itu, ia meminta dukungan semua pihak untuk memprogresifkan pencapaian PAD tahun 2023 ini melalui kolaborasi semua pihak yang diwujudkan melalui operasi penjaringan (Opjar). Opjar tersebut melibatkan Tim yang terdiri dari 300 orang ASN dan non ASN yang berasal dari seluruh OPD.

Untuk mencegah kebocoran PAD, Pemda melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) juga memanfaatkan teknologi dengan e-POS dan Sekda memastikan e-POS terpantau langsung oleh pimpinan daerah sehingga celah kebocoran dapat diminimalisasi.

Baca Juga: Pemungutan, Penyetoran, Pelunasan Pajak akan Lebih Baik Jika Terjalin Senergi dan eKolaborasi

Selain itu, Bapenda juga memiliki laman periksa mandiri SPPT (Periri) yaitu https://periri.lomboktimurkab.go.id/  yang diharapkan memudahkan masyarakat untuk mengecek status SPPT apakah sudah terbayar atau belum.

Dukungan yang dapat diberikan seluruh ASN maupun masyarakat dalam upaya peningkatan PAD menurut Sekda adalah dengan berpartisipasi aktif, seperti meminta bukti tagihan atau pembayaran setiap kali bertransaksi di restoran atau hotel.

Bukti tersebut dapat dijadikan dasar untuk menarik pajak dari hotel/restoran yang ada di daerah ini. Ia meyakinkan realisasi PAD akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan Pemerintah.

Baca Juga: Dinas PMD Lombok Timur Dinilai Mengabaikan Pendataan Purna PMI

Selain menekankan pada Opjar, Sekda di awal amanatnya juga menyampaikan sejumlah keberhasilan yang diraih Lombok Timur, yaitu turunnya angka stunting pada tahun 2022.

Berdasarkan survei status gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis kementerian kesehatan akhir Januari lalu, angka stunting Lombok Timur turun menjadi 35,6% dari 37,6%. Diakuinya penurunan ini bila dibandingkan dengan kinerja kabupaten/kota lain sangat baik. Akan tetapi ia berharap kinerja tersebut dapat terus ditingkatkan mengingat target nasional adalah 14%. np