Pemerintah dan Lembaga Media Mendukung Dibentuk UU Hak Cipta Jurnalistik

  LOMBOK TENGAH, NTBPOS.com - Pemerinta mengupayakan pembentukan Undang-Undang (UU) Hak Cipta Jurnalistik. Mengingat perkebangan pesat digital menyebabkan disrupsi yang berdampak pada berbagai sektor, termasuk media di Indonesia.

Disampaikan Juru bicara (Jubir) Wakil Presiden (Wapres) Masduki Baidlowi, saat berkunjung ke Lombok Tengah, NTB. Dia mengatakan, Wapres  menilai akselerasi dalam pembuatan UU Hak Cipta Jurnalistik ini sangat penting untuk insan pers.

Menurut Masduki, dukungan senanda dari Perwakilan Forum Pemimpin Redaksi (Pimred), Asosiasi Media Siber Indoneisa (AMSI), dan Dewan Pers saat bersilaturahmi dengan Wapres di Jakarta.

Mengenai dukungan beberapa lembaga tersebut Kata Masduki, Wapres telah menyampaikan ke Presiden. Harapannya semoga segera menjadi UU.

Baca Juga: Tingkatkan Kompetensi Wartawan, PWI Lotim akan Gelar UKW Perdana

UU itu juga sebagai upaya mendukung sistem media yang seimbang dan stara, dalam menghadapi ancaman global digital platform.

“Terutama yang dua mendominasi, pertaman Google dan kedua adalah Facebook”, ungkap Masduki, Kamis 9 Februari 2023.

Tanpa adanya Publisher Rights atau Hak Cipta Jurnalistik, maka sumber daya keuangan media lokal akan terus berkurang dan lari ke platform asing.

“Semua pendapatan-pendapatan nasional yang selama ini kembali ke pers nasional, sekarang tersedot ke luar negeri, tidak tahu urusan pajaknya”, imbuh Masduki.

Baca Juga: PWI Ambil Sikap Tegas, Laporkan Oknum BPPD Ke Polres Lotim

Dia menegaskan kembali, bahwa Wapres sangat mendukung adanya akselerasi penerbitan Publisher Rights agar insan pers nasional dapat terus berkinerja dengan baik dan berkelanjutan.

Menjadi concern (perhatian_red) Presiden dan Wapres. Oleh karena itu, di Hari Pers Naional ini, Wapres menyampaikan komitmen itu”, tandasnya. ****