Gempa Masal Tenaga Honorer Pada November 2023

- Kamis, 29 September 2022 | 15:16 WIB
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait evaluasi tenaga kerja honorer di Kabupaten Semarang.  (Photo: dpr.go.id)
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI terkait evaluasi tenaga kerja honorer di Kabupaten Semarang. (Photo: dpr.go.id)

JAKARTA, NTBPOS.COM - Keputusan pemerintah yang menghapus tenaga honorer di istilahkan gempa masal tenaga honorer pada November 2023, oleh Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera. 

Dia menyatakan, pemerintah harus menyiapkan solusi, ada terobosan dan keberanian yang membuat keputusan yang win-win solution untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer

“Kami akan berembug bersama, memutuskan political will agar kalau saya menyebutnya, gempa masal November 2023, di mana tidak ada lagi honorer bisa kita hindari, bisa kita dapatkan win-win solution. Masyarakat ingin mendapatkan keadilan untuk bekerja, pemerintah daerah perlu orang untuk melayani, pemerintah pusat perlu untuk menjaga NKRI kita menjadi stabil. Nah harus ada terobosan dan keberanian yang membuat keputusan yang win-win solution,” ujar Mardani, di Ungaran, Jawa Tengah, dilansir dari dpr.go.id, Kamis, 29 September 2022.

Baca Juga: Akmil Magelang Cegah Pelanggaran bagi Prajurit dan PNS

Menurut fraksi PKS ini, permasalahan mengenai tenaga honorer dapat diselesaikan apabila berkenanan berkolaborasi dengan rendah hati, termasuk kementerian Keuangan dengan Kementerian PPN/Bappenas.

Meski begitu, tetap nantinya beban terberatnya ada di Presiden. Kebijakan tidak ada honorer di tahun 2023 perlu dicermati dengan kondisi lapangan. Seperti di Semarang contohnya ditemukan persyaratan PPPK masih ada persyaratan ijazah.

Padahal beberapa Pemda memerlukan beberapa tenaga honorer yang kadang-kadang tidak ada sekolahnya tapi skill-nya ada seperti tukang sapu, sopir, dan pembantu umum.

Baca Juga: Pembagian Paket Sembako di Desa Surabaya Utara, FWMO Lotim Gandeng Rumah Yatim NTB

“Nah antara persyaratan dengan kebutuhan tidak nyambung, Nah Kami tetap berprinsip kalau kita bisa menyelesaikan detail-detail kondisi rekrutmen, maka kita akan bisa dapat yang pas. Artinya dapat tenaga yang bagus kualitasnya, saat yang sama pemerintah pusat harus mengambil keberanian dengan political will biaya-in mereka (tenaga honorer) yang diterima,” tegas Mardani

Dalam kunjungannya, Komisi II di Kabupaten Semarang, Mardani dapat menghimpun banyak masukan terkait dengan permasalahan tenaga honorer di daerah. 

Halaman:

Editor: Najamudin Annaji

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

IPEHINDO Gelar Munas Tahun 2022 Secara Hybrid

Jumat, 25 November 2022 | 21:27 WIB

Pernikahan Dini Gerbang Merenggut Hak Anak

Selasa, 15 November 2022 | 11:27 WIB
X