Alokasi Anggaran Subsidi 2023 Membengkak, Pemerintah Harus Mengawasi

- Rabu, 17 Agustus 2022 | 18:56 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo.  (Photo: dpr.go.id)
Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Demokrat, Sartono Hutomo. (Photo: dpr.go.id)

NTBPOS.com - Alokasi anggaran untuk subsidi di Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) naik duakali lipat dari tahun 2022. Penambahan anggaran subsidi tersebut, Dewan Menilai ada pembengkakan dan harus diawasi. 

Dalam APBN 2022, pemerintah mengalokasikan total anggaran subsidi Rp 206,96 Triliun. Pada APBN 2023 menjadi di atas Rp 520 Triliun. 

Penggunaan anggaran subsidi tersebut lebih besar ke sektor energi. Bengkaknya alokasi anggaran subsidi pada RAPBN, pemerintah harus lebih ketat mengawasi distribusi barang subsidi

Baca Juga: Kapolri Belum Ungkap Motif Pembunuhan Brigadir J, Begini Jawaban Jokowi

 "Memang anggaran subsidi kita sangat besar, yaitu Rp 502 triliun. Namun, bukan tidak mungkin anggaran ini kembali membesar apabila pemerintah tidak dapat mengawasi pendistribusiannya." Kata Sartono Hutomo, Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI). Dilansir dari dpr.go.id, Rabu, 17 Agustus 2022.

Menurut Sartono, masalah yang urgen bagi pemerintah untuk fokus untuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Bahan Bakar Minyak (BBM). Dengan demikian, Subsidi tersebut jatuh kepada masyarakat yang berhak. 

Yang terjadi di lapangan, masyarakat sudah merasakan lonjakan harga pangan dan energi yang sangat tinggi. Beriringan dengan ekonomi msyarakat baru berangsur membaik dari pengaruh pendemi Covid-19. 

Baca Juga: Indonesia Bakal Dilanda Krisis Global, Pemerintah Tidak Kuat Lagi Subsidi BBM

"Kenaikan LPG dan BBM non subsidi juga semakin membuat tekanan ekonomi bagi masyarakat. Sudah seharusnya Pemerintah tidak menaikan harga BBM subsidi dan fokus merevisi Perpres No.191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Eceran BBM, sehingga subsidi yang dikeluarkan menjadi tepat sasaran," kata politisi Partai Demokrat ini. 

Sebab itu, sambung Sartono, pemerintah harus mengatur skala prioritas dalam melaksanakan proyek pembangunan. Menurutnya, pemerintah sebaiknya menunda sejumlah proyek menggunakan anggaran besar.

Halaman:

Editor: Najamudin Annaji

Sumber: dpr.go.id

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Gempa Masal Tenaga Honorer Pada November 2023

Kamis, 29 September 2022 | 15:16 WIB

Mendagri Serahkan KTP-el dan KK kepada WNI di Jepang

Selasa, 27 September 2022 | 21:41 WIB

Indonesia Usulkan Ikut Uji Klinis Vaksin TB Kepada BMGF

Senin, 26 September 2022 | 07:56 WIB

Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra Wafat di Malaysia

Minggu, 18 September 2022 | 16:05 WIB

Mahfud Desak RUU Perampasan Aset Segera Disahkan

Sabtu, 17 September 2022 | 13:55 WIB
X