Lindungi Pembudidaya Lobster, Ketua DPRD Lombok Timur Mendorong Pemerintah Membuat Regulasi

- Jumat, 5 Agustus 2022 | 09:56 WIB
Perairan Teluk Jukung, kawasan Budidaya Lobster Nasional. /www.ntbpos.com/ (Suandi Yusuf)
Perairan Teluk Jukung, kawasan Budidaya Lobster Nasional. /www.ntbpos.com/ (Suandi Yusuf)

LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com - Penataan kampung lobster di kawasan Telong-elong, Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Lombok Timur sudah mulai dikerjakan dengan anggaran sebesar Rp 13,8 miliar.

Selain potensi laut untuk pengembangan lobster di perairan teluk jukung sangat bagus sehingga pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan Telong-elong (teluk jukung) sebagai sentra budidaya lobster nasional.

Dengan potensi dan kekayaan alam yang dimiliki kawasan tersebut, tentu menjadi keuntungan tersendiri bagi masyarakat dan merupakan lahan strategis bagi pemodal besar (investor).

Baca Juga: Menteri KKP Ingin Jadikan Lombok Sebagai Pusat Budidaya Lobster

Untuk menjaga pembudidaya lobster lokal, potensi dan kekayaan laut di perairan Teluk Jukung, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Murnan mendorong Pemerintah Daerah dan Provinsi membuat regulasi atau kebijakan untuk melindungi pembudidaya, khususnya di Teluk Jukung.

“Saya berharap pemerintah memberikan perlindungan. Ini adalah kekayaan lokal, maka orang lokal harus diberdayakan,“ pinta Murnan, Rabu, 3 Agustus 2022 kemarin.

Kalaupun ada investor yang mau masuk, menurutnya, harus bekerjasama dengan masyarakat. Kalaupun ada pembatasan jumlah KJA, pemerintah harus menurunkan regulasi sebagai jaminan agar masyarakat tidak perlu khawatir.

Baca Juga: Telong-elong Diproyeksikan Sebagai Penghasil Lobster Kelas Dunia

“Namun demikian, memang kita tidak boleh membatasi investasi tapi investasi itu betul-betul diarahkan agar bisa memberdayakan masyarakat. Itu yang paling penting,“ katanya.

Halaman:

Editor: Suandi Yusuf

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X