LOMBOK TIMUR, NTBPOS.com - Jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur mengadakan Pertemuan di ruang rapat Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pada Senin, (1/8) lalu.
Pertemuan ini atas dasar pemanggilan Ketua Komisi II DPRD untuk memberikan klarifikasi pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) yang melibatkan ratusan Sekloha Dasar (SD) di Lombok Timur.
Namun, sejumlah kepala sekolah dan Kepala UPTD Dikbud Lombok Timur, mengeluh adanya Bimtek IKM menggunakan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tanpa di sosialisasikan dan di libatkan dalam prosesnya.
Baca Juga: Pelantikan Eslon III dan IV Sekda Lotim: Tempat Basah Tempat Kering Sama Saja
Walaupun penggunaan dana BOS untuk biaya Bintek IKM tidak menjadi masalah dan sesuai juknis penggunaannya. Namun permasalahannya Bintek IKM yang diselenggarakan Dinas Dikbud Lombok Timur sifatnya dadakan dan harus.
Hal itu membuat Ketua DPRD Lombok Timur Murnan, keluar dan marah-marah belum selesai jajaran Dikbud memberikan Klarifikasi mengenai Bintek IKM.
Murnan saat keluar diwawancarai media ini, menjawab dengan sederhana. Murnan mengatakan, pembahasan di DPRD terkait dengan subtansi program, anggaran dan pelayanan masyarakat apakah sesuai Setandar Pelayanan Minimal (SPM).
Baca Juga: Dewan Lombok Timur Nasehati Dinas Dikbud Perbanyak Komunikasi di Internal
"Ini kita dihadapkan persoalan-persoalan mereka di internal, malah mau saling pukul begitu," ungkap Murnan,
Menurut Murnan, puluhan tahun menjadi pejabat terkait kewenangan mereka (Pejabat Dikbud) harusnya sudah memahami. Namun sebaliknya, baik Kepala Bidang, Kepala UPTD dan atasannya sama saja.
Artikel Terkait
Rubah Mindset Masyarakat, Pemprov DKI Luncurkan Rumah Sehat Untuk Jakarta
Sinyal 3G Wilayah Lombok Timur Akan di Blokir, Ini Penyebabnya
Gubernur NTB Wacanakan Event Balap Sampan Tingkat Nasional di Telong-elong Desa Jerowaru
Lasqi Lotim Gelar Festival, Bupati Berharap Qasidah Dijaga Sebagai Seni yang Kental Unsur Religi
Tim 7 Pertanyakan Nasib Guru Korban Kredit Fiktif PD BPR NTB