Penyidik Klaim Kasus BBM Ilegal di Labuhan Haji Dihentikan Sesuai Prosedur

- Sabtu, 4 Maret 2023 | 10:51 WIB
Pelaksana Harian (PLH) Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda NTB, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan.  (Photo: NTBPOS/Istimewa)
Pelaksana Harian (PLH) Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda NTB, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan. (Photo: NTBPOS/Istimewa)

MATARAM, NTBPOS.com - Penyidikan kasus bahan bakar minyak (BBM) diduga Ilegal yang di tangkap Polisi Air dan Udara (Polairud) Polda NTB, di Dermaga Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, beberapa waktu lalu dihentikan penyidik. Penghentian penyidikan ini, diklaim berjalan sesuai prosedur udang-undang yang berlaku.

Pelaksana Harian (PLH) Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda NTB, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan menyampikan, penghentian penyidikan telah dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara dengan melibatkan unsur pengawas penyidikan.

"Penghentian perkara ini sesuai prosedur, sebagaimana diatur dalam Perkap 6 Tahun 2019 tentang manajemen penyidikan tindak pidana" kata Lalu Iwan, melalui keterangan resminya, Sabtu 4 Maret 2023.

Baca Juga: Dugaan BBM Ilegal di Labuhan Haji, Ada Tersangka Baru Dari Pihak Perusahaan ?

Berpedoman pada asas kepastian hukum, sambungnya, maka proses penyidikan tidak dapat dilanjutkan dengan argumentasi yuridis. Dalam hal ini, penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sudah sebanyak 4 tahap. 

"Namun akhirnya JPU menolak dengan alasan bahwa berkas perkara belum lengkap," tutur Lalu Iwan.

Dia menjelaskan, merujuk peraturan bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (RI), Menteri Hukum dan Ham RI, Jaksa Agung RI, Kapolri Nomor: 099/KMA/SKB/V/2010, Nomor: M.HH-35.UM.03.01 Tahun 2010, Nomor : KEP-059/A/JA/05/2010, Nomor: B/14/V/2010, tentang Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan. 

Baca Juga: Anggota Komisi VIII DPR RI H Rachmat Hidayat, Pantau Penyaluran BLT BBM Secara Langsung

"Pada lampiran Nomor 8 kolom penindakan poin nomor 2 menyatakan bahwa, apabila berkas perkara sudah 3 kali diajukan oleh pihak penyidik dan dikembalikan oleh JPU, maka perkara dinyatakan tidak layak atau tidak dapat dilanjutkan," jelas Lalu Iwan.

Proses penyidikan ini pun telah dilaksanakan dari bulan September 2022 sampai dengan Februari 2023. Pihak perusahaan (tersangka_red) telah mengeluarkan biaya besar setiap bulannya guna membayar sewa kapal.

Hal tersebut, kata Lalu Iwan, tentunya tidak sejalan dengan putusan MK RI Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017 dan UU No 28 thn 2009 yang memuat tentang asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Baca Juga: Ribuan Liter BBM Jenis Solar Diamankan Dit Polairud Polda NTB di Dermaga Labuhan Haji Lombok Timur

Bahwa yg dimaksud dengan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efektif serta efisien. Kemudian biaya ringan adalah biaya perkara yg dapat dijangkau oleh masyarakat. Selain itu, terjadinya prosedur yang berbelit- belit sehingga mengakibatkan suatu perkara tersebut menjadi tidak berjalan dengan sederhana. 

Berdasarkan poin diatas, kata Lalu Iwan, guna memberikan kepastian hukum terhadap penanganan perkara ini maka penyidik menghentikan penyidikan. Dengan alasan bahwa tidak terdapat cukup bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 109 Ayat (2) KUHAP. 

"Setiap orang berhak atas pengakuan,jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum," pungkasnya. np

Halaman:

Editor: Unrara Angan

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X